Siapa Aldwin Rahadian?

H. Aldwin Rahadian M, SH., M.AP., CIL merupakan advokat Muda yang sekarang mengemban amanah sebagai Vice Presiden DPP KAI (Kongres Advokat Indonesia) dan telah dikenal luas oleh banyak kalangan, baik pemerintahan ataupun swasta. Aldwin sering menangani berbagai kasus baik Litigasi maupun Non-Litigasi, dan sudah banyak memberikan bantuan hukum gratis kepada warga yang terbelit kasus hukum terutama warga tidak mampu, serta para ulama dan aktivis yang mencari keadilan.

Suami dari Fahira Idris (Anggota DPD RI 2014 – 2019) ini dipercaya sebagai Ketua Tim Kuasa Hukum Buni Yani dan Ahmad Dhani dalam kasus yang sarat kontroversi tentang pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Selain itu, Ayah dari Nabila Zahra (Putri Pertama) dan Nazira Aulia Azzahra (Putri Kedua) adalah salah satu pengacara korban penipuan umrah First Travel.

Trah generasi ke-13 dalam Cikundul Eyang Rd. Arya Wiratanudatar (Penyebar Agama Islam sekaligus dalem atau Bupati pertama Cianjur) ini adalah jebolan sarjana Hukum dari Universitas Islam Bandung (UNISBA), dan lulusan pasca sarjana Administrasi Publik di Universitas Pasundan (UNPAS). Dari tahun 2014 hingga sekarang, Aldwin tengah melanjutkan Program Doktor ilmu Sosial di Universitas Pasundan (S3 UNPAS).

Sidang Terbuka DPP KAI di Jawa Barat

Karir dan Organisasi

Aldwin cukup aktif dalam berorganisasi. Ia menduduki jabatan di beberapa organisasi dan perusahaan diantaranya sebagai Presidium Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) Jawa Barat, Vice President DPP Kongres Advokat Indonesia (KAI), Presdir PT Indonesia Nobile Law Center (InLaw), Ketua Himpunan Advokat Muda Indonesia (HAMI) DKI Jakarta, PB PERBAKIN, Komisaris PT KFI dan Ketua Harian Aries Shooting Club.

Menantu dari Fahmi Idris (Menteri Perindustrian Indonesia ke-25 & Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Indonesia ke-19) ini merupakan perancang perundang-undangan di Bappeda Jabar. Dengan pengalaman di Bappeda Jabar ini, Aldwin mencalonkan diri sebagai Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) Daerah Pemilihan (Dapil) Jawa Barat (Jabar) nomor urut 33.